Assalamu'allaikum.....
rizensia - Masifnya Pemerintah Indonesia untuk memperkecil jumlah BUMN terus dilakukan sampai dengan saat ini, per awal tahun 2022 jumlah BUMN telah menciut menjadi 41 perusahaan yang sebelumnya berjumlah lebih dari 100 perusahaan.
Dalam proses penciutan jumlah BUMN itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN mengambil langkah dengan beberapa cara seperti akusisi, merger, dan membuat holding.
Contohnya seperti Bank BRI yang mengaksusisi BUMN lainnya Seperti Pegadaian dan PMN, kemudian merger seperti penggabungan PT Pelindo 1, 2, 3 dan 4 yang dilebur menjadi satu yakni PT Pelindo.
Terakhir strategi holding yang terjadi di PT Inalum (MIND ID) yang mendapatkan pengalihan saham pemerintah di beberapa perusahaan tambang BUMN seperi PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam, dan PT Freeport Indonesia.
Lalu, apakah langkah Pemerintah memperkecil jumlah BUMN dengan cara Akusisi, Merger, dan Holding adalah bentuk privatisasi/menjual BUMN?
Ternyata usut punya usut, langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengalihkan kepemilikan saham perusahaan BUMN ke BUMN lainnya bukan langkah privatisasi atau menjual BUMN.
Karena Pemerintah Indonesia tetap mempunyai kendali besar pada Perusahaan BUMN yang sahamnya telah dialihkan ke BUMN lain.
Dengan menggunakan skema saham Seri A Dwiwarna, Pemerintah masih bisa mengendalikan Perusahaan BUMN yang sahamnya telah dimiliki Perusahaan BUMN lain.
Contohnya seperti PT Pegadaian, meski sahamnya 100% telah dikuasai oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BBRI, tapi Pemerintah Indonesia masih bisa memegang kendali penuh pada PT Pegadaian.
Saham Seri A Dwiwarna adalah saham khusus milik Negara Republik Indonesia yang memberi hak istimewa kepada pemegang sahamnya.